thumb

Profil BPR Mina Mandiri

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri merupakan Bank yang dibentuk atas prakarsa dari Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat yang terkait dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2000 pada masa pemerintahan Abdurahman Wakhid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, Program PEMP bergerak dibidang Pemberdayaan masyarakat pesisir terkait dana bergulir untuk modal kerja para nelayan dan usaha yang terkait dengan masyarakat perikanan.


Badan usaha pada awal program hanya sebatas Program Pemberdayaan Masyarakt Pesisir Mikro Mitra Mina yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Namun pada tahun 2003 program sudah mendapatkan Badan Hukum Koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (KSU LEPP-M3) Kabupaten Pasuruan. Seiring dengan terus berkembangnya KSU LEPP-M3 yang ada di Kabupaten Pasuruan dan 30 Kabupaten yang ada di Indonesia maka pada tanggal 11 Oktober 2003 pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dicanangkan bahwa ke 30 KSU LEPP-M3 yang ada di Indonesia diharuskan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir dibawah naungan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pada waktu itu pencanangan dilakukan diteluk Tomini Sulawesi Tenggara dihadiri Ibu Presiden Ir.Megawati Soekarno Putri dari Pemda Kabupaten Pasuruan dihadiri Bapak Wakil Bupati Muzamil Syafi’I,SH dan Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan Ir.Hj.Soelistyowati,MM.


Pendirian Bank Perkreditan Rakyat tidak semudah apa yang kita bayangkan tetapi banyak proses yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia hingga sampai terbentuk jadi BPR. Pada tahun 2004 ada Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai Dasar Pendirian BPR yang mana PT PNM sebagai Konsultan yang ditugasi membuat Feasibility Study (FS) sampai BPR berdiri. Sesuai dengan FS yang dibuat pertama terkait modal BPR mengacu kepada Surat Keputusan Bank Indonesia No 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 bahwa Modal disetor untuk wilayah kabupaten dan kota wilayah Jawa Bali sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun dalam proses berjalan terjadi perubahan regulasi Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 2 bahwa bentuk badan hukum BPR dapat berupa(a). Perseroan Terbatas Koperasi, atau (c). Perusahaan Daerah. Pasal 4 bahwa Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), bagi BPR yang didirikan di Kabupaten dan kota pulau jawa,bali.Untuk BPR Mina Mandiri karena Pemegang Saham ada 2 (dua) Pemerintah Daerah dan KSU LEPP-M3 maka bentuk Badan Hukumnya sesuai dengan PBI dan Undang –Undang PT Nomor 40 tahun 2007 adalah Perseroan Terbatas (PT). dengan Modal dasar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) 60% oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan 40% KSU LEPP M3 Kabupaten Pasuruan.


Pembentukan BPR dimulai pada tahun 2004 dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia pada tahun 2007 untuk Kabupaten Pasuruan Bank Perkreditan Rakyat mulai beroperasi tanggal 4 bulan Juni tahun 2007.


Visi

BERSAMA MASYARAKAT KABUPATEN PASURUAN MENJADI LEMBAGA KEUANGAN YANG TANGGUH, PROFESIONAL, PRODUKTIF, AMAN TERPERCAYA


Misi

1. MENGAKOMODASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT PASURUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN PASURUAN.
2. MENGGALANG KERJASAMA ANTAR NASABAH, ANTAR KELEMBAGAAN DAN ANTAR INSTANSI TERKAIT SERTA PERBANKAN DEMI KEMASLAHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PASURUAN.
3. MEMBANGUN DAN MENUMBUHKEMBANGKAN APRESIASI SERTA KREDIBILITAS LEMBAGA, PARA NASABAH DAN SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN PASURUAN.

Motto

MITRA TERPERCAYA